Feeds:
Pos
Komentar

Pendahuluan
Hingar bingar pada hari pertama Konferensi Wilayah IPPAT Jawa Timur 2011, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 di Hotel JW Marriot ( Jl. Embong Malang – Surabaya) telah menghadirkan pembicara dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur yaitu bapak Sunu Duto Widyomarmo, SH, Mkn dengan menyampaikan pemberitaan : dalam waktu dekat akan ada surat yang meminta PPAT Kota Surabaya untuk memilih satu diantara dua Kantor Pertanahan di Kota Surabaya.
Menurut Pasal 12 ayat 1 PP 37 tahun 1998, Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, Sedangkan menurut Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan.
Hal ini yang menimbulkan kerancuan, sehingga Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur menganggap jika dalam satu Kota Surabaya terdapat dua Kantor Pertanahan maka PPAT di Kota Surabaya diminta untuk memilih satu diantara dua Kantor Pertanahan tersebut.
Mengingat yang hadir pada waktu Konferensi Wilayah IPPAT Jawa Timur 2011 tersebut banyak rekan PPAT Kota Surabaya, maka kegelisihan diantara mereka menyeruak tajam karena jumlah PPAT untuk wilayah Kota Surabaya lebih besar dibandingkan dengan tukang tambal ban yang ada pada wilayah Kota Surabaya. Untuk meredam keresahan yang beredar karena adanya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai dasar pijakannya, maka saya mencoba untuk menurunkan tulisan singkat ini.
Tulisan ini diturunkan hanya menyangkut kepentingan rekan PPAT Kota Surabaya, karena sampai saat ini saya belum pernah mengetahui Kota/Kabupaten lain yang ada di Indonesia yang mempunyai Kantor Pertanahan lebih dari satu.
Bagaimanakah permasalahan ini dipandang dari segi hukum merupakan suatu hal yang menarik untuk didiskusikan bersama.

Permasalahan
Apakah PPAT Kota Surabaya yang daerah kerjanya adalah Kota Surabaya harus memilih salah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang dipecah menjadi 2 (dua) ?

Pembahasan
Negara Hukum, Hukum Positif, dan Hirarki Hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum. Berbicara mengenai hukum di Indonesia tidak akan lepas dari hukum positif yang berakar dari positivisme hukum yang dikembangkan oleh John Austin dilanjutkan oleh Hans Kelsen, dan disempurnakan oleh HLA HART. Bagi sistem hukum Indonesia, Kelsen mempunyai andil sebagai peletak dasar teori hirarki hukum yang kemudian dijadikan landasan dalam menentukan validitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan. Ini berarti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar. Suatu norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma di atasnya, tetapi kebawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku yang relatif karena norma hukum itu berlaku tergantung pada norma yang diatasnya.
Dalam suatu sistem hukum, peraturan-peraturan hukum dikehendaki tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Tetapi tidak mustahil terjadi pertentangan karena adanya berbagai kepentingan dalam masyarakat. Jika terjadi pertentangan maka akan berlaku secara konsisten asas-asas hukum, seperti lex specialis derogat legi generali, lex posterior derogat legi priori, atau lex superior derogat legi infriori.
Sesuai dengan teori hirarki hukum, maka asas peraturan perundangan-undangan menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Asas hukum ini mengisyaratkan ketika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka aturan yang lebih tinggi berdasar hirarkinya harus di dahulukan dan aturan yang lebih rendah harus disisihkan.
Dalam sistem hukum Indonesia, teori hirarki hukum ini dimanifestasikan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam instrumen hukum UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.
Dengan demikian berdasarkan teori hirarki hukum, peraturan perundang-undangan dibawah UU misalnya Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan UU yang berada pada hirarki yang lebih tinggi. Demikian juga Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berada pada hirarki yang lebih tinggi.
Ketentuan ini berlaku pula terhadap hal lainnya sesuai dengan tingkatan hirarkinya masing-masing.
Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menyatakan, bahwa terhadap kejadian UU yang bertentangan dengan UUD 1945, maka mempunyai akibat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Analisa

  1. Untuk memudahkan pemahaman, maka redaksional ketentuan yang menjadi isu hukum ini dirubah untuk kepentingan Kota Surabaya.

1.1.  Pasal 5 ayat 1 PP 37 tahun 1998 menerangkan :

  • PPAT diangkat untuk satu daerah kerja tertentu.

1.2. Pasal 12 ayat 1 PP 37 tahun 1998 menerangkan :

  • Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya.

1.3. Pasal 13 ayat 1 PP 37 tahun 1998 menerangkan :

  • Apabila wilayah Kota Surabaya dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih wilayah Kota, maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-undang tentang pembentukan Kota Surabaya yang baru, PPAT yang daerah kerjanya adalah Kota Surabaya semula harus memilih salah satu wilayah Kota Surabaya sebagai daerah kerjanya, dengan ketentuan bahwa apabila pemilihan tersebut tidak dilakukan pada waktunya, maka mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-undang pembentukan Kota Surabaya baru tersebut daerah kerja PPAT yang bersangkutan hanya meliputi wilayah Kota Surabaya letak Kantor PPAT yang bersangkutan.

1.4. Pasal 15 ayat 3 PP 37 tahun 1998 menerangkan :

  • PPAT yang daerah kerjanya disesuaikan karena pemecahan wilayah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak perlu mengangkat sumpah jabatan PPAT untuk melaksanakan tugasnya di daerah kerjanya yang baru.

1.5. Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, menerangkan :

  • Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan.

1.6. Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, menerangkan :

  • (1) Apabila wilayah Kota Surabaya dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih wilayah Kota, maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang tentang pembentukan Kota Surabaya yang baru, PPAT yang daerah kerjanya adalah kota Surabaya semula harus memilih salah satu wilayah Kota Surabaya sebagai daerah kerjanya, dengan ketentuan bahwa apabila pemilihan tersebut tidak dilakukan pada waktunya, maka mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang pembentukan Kota Surabaya baru tersebut daerah kerja PPAT yang bersangkutan hanya meliputi wilayah Kota Surabaya letak kantor PPAT yang bersangkutan.
  • (2) Pemilihan daerah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan sendirinya mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang pembentukan Kota Surabaya yang baru.
  • (3) Apabila Kantor Pertanahan untuk wilayah pemekaran masih merupakan kantor perwakilan, terhadap PPAT yang memilih daerah kerja asal atau daerah kerja pemekaran masih dapat melaksanakan pembuatan akta meliputi wilayah Kantor Pertanahan induk dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang pembentukan kota yang bersangkutan.
  • (4) PPAT yang diangkat dengan daerah kerja Kota Surabaya pemekaran sedangkan Kantor Pertanahan Kota Surabaya pemekaran belum terbentuk, maka PPAT yang bersangkutan hanya berwenang membuat akta di daerah kerja sesuai dengan pengangkatannya.

2. Terhadap permasalahan ini hendaklah dicermati :
a. Pasal 13 ayat 1 PP 37 tahun 1998 menerangkan :

  • Apabila wilayah Kota Surabaya dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih wilayah Kota, maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-undang tentang pembentukan Kota Surabaya yang baru, ……. dst

b. Pasal 6 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, menerangkan :

  • Apabila wilayah Kota Surabaya dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih wilayah Kota, maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang tentang pembentukan Kota Surabaya yang baru, ….. dst

Dengan menunjuk dasar hukum tersebut berarti jelas bahwa sampai saat ini belum ada Undang-undang tentang pembentukan Kota Surabaya yang baru, Kota Surabaya luas wilayahnya masih tetap sama, tidak berubah dengan waktu-waktu sebelumnya dan belum ada rencana untuk pemekaran wilayah, sehingga PPAT Kota Surabaya tidak ada kewajiban untuk memilih wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang dipecah menjadi 2 (dua) atau dipecah menjadi berapapun.
Pemecahan wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi 2 (dua) tanpa adanya Undang-undang tentang pembentukan Kota Surabaya yang baru, maka belum ada landasan hukum yang mendasarinya, sehingga seharusnya Kantor Pertanahan yang baru dibentuk merupakan perwakilan dari Kantor Pertanahan Induk.
Kewenangan yang diberikan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional kepada Kepala Badan Pertanahan dengan memberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri namun tetap dalam koridor sistem hukum dalam pengertian dilaksanakan berdasarkan hukum.
Oleh karena itu, ketika dihadapkan kepada konflik antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan Kepala Badan Pertanahan tentunya sesuai dengan teori hirarki hukum kita harus mendahulukan peraturan perundang-undangan.
Disini kemudian timbul pertanyaan, sejauh mana Kebijakan Kepala Badan Pertanahan dapat dijadikan dasar keberlakukan suatu kebijakan, tentunya berdasarkan teori hirarki hukum jugalah kita harus mendasarkan jawaban kita.
Harus diingat bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma di atasnya artinya selama PP 37 Tahun 1998 tidak secara jelas mengatur mengenai kewenangan Kepala Badan Pertanahan untuk meminta kepada PPAT untuk memilih wilayah kerja Kantor Pertanahan yang dibentuknya tanpa adanya UU tentang pembentukan Kota Surabaya yang baru, maka PPAT boleh tidak mentaati permintaan yang melanggar hukum.

Penutup
PPAT Kota Surabaya tidak ada kewajiban untuk memilih wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang dipecah menjadi 2 (dua) karena belum ada Undang-undang tentang pembentukan Kota Surabaya yang baru.
Fenomena hukum ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan pertanahan, namun bilamana dilakukan dengan cara melanggar hukum, maka berakibat kesalahan dari Kepala Badan Pertanahan.
Dibentuknya Perwakilan Kantor Pertanahan sebagai pendamping dari Kantor Pertanahan Induk, merupakan langkah yang baik untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan pertanahan, namun bilamana dilakukan dengan cara melanggar hukum, maka berakibat kesalahan dari Kepala Badan Pertanahan.
Perwakilan Kantor Pertanahan merupakan perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang merupakan bagian dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya sebagai induk dan merupakan kesatuan organisasi, administrasi dan keuangan yang tidak terpisahkan keberadaannya dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 ).
Tetapi bilamana kedudukan Perwakilan Kantor Pertanahan akan disetarakan dengan Kantor Pertanahan Induk, maka Peraturan Pemerintah yang menjadikan dasar bagi PPAT menjalankan tugasnya harus diganti terlebih dahulu.
Fenomena ini merupakan suatu pelajaran agar tidak timbul suatu kejadian serupa yang dapat merusak ritme pemerintahan yang sedang tidak kondusif, dengan banyaknya perguncingan terhadap orang-orang disekitar presiden yang dianggap kurang dapat menyerap keinginan-keinginan pemerintah pusat.
Karena banyak tercatat sudah fenomena melalaikan aturan hirarki hukum.
Pelajaran ini harus menjadi suatu bahan refleksi untuk lebih berusaha memahami hukum dan memegang teguh asas serta aturannya.
Lord Action, mengatakan : Kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan mutlak benar-benar disalahgunakan.
Semoga predikat ini bukan dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan.
Surabaya, 22 Juni 2011
Salam,

WAHYUDI SUYANTO

Apakah ada sebuah dasar hukum yang mengatur kewenangan notaris dalam membuat akta keterangan hak mewaris? Untuk penjelasan selengkapnya KLIK DI SINI !

Bilamana dahulu kita mengenal staatsblad 1917 nomor 129, diantaranya mengatur tentang pengangkatan anak (adopsi) yang hanya boleh dilakukan dengan akta notaris, maka setelah berlakunya UU 23 tahun 2006 hal tersebut bukan lagi menjadi kewenangan notaris melainkan beralih menjadi wewenang pengadilan negeri didalam bentuk penetapan pengadilan, periksa pasal  47 UU 23 tahun 2006. UU-23-TAHUN-2006-ADMINISTRASI-KEPENDUDUKAN

Pasal 4 UU 12 tahun 2006, diantaranya menerangkan bahwa yang  dimaksud dengan Warga Negara Indonesia adalah:

1.       anak  yang lahir dari perkawinan yang  sah  dari  :

1.1.    seorang  ayah  Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing;

1.2.    seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia.

2.      anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari :

2.1.    seorang ibu Warga NegaraIndonesia, tetapi ayahnya tidak  mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewargaanegaraan kepada anak tersebut;

2.2.    seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga NegaraIndonesiasebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas)  tahun dan/atau belum kawin;

  • Selanjutnya disebut obyek topik permasalahan hukum (OT)

Pasal 6 (1) UU 12 tahun 2006, diantaranya menerangkan :

(1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18  tahun atau sudah kawin, maka anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. 

Sedangkan Pasal 21 (1) UU 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diantaranya menerangkan : Hanya Warga NegaraIndonesia dapat mempunyai Hak Milik.

Demikian pula pasal 30 (1) dan 36 (1) UU 5 tahun 1960, diantaranya menerangkan : yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan ialah Warga NegaraIndonesia.

 Kesimpulan I : sebelum OT mencapai usia 18 tahun atau telah berusia 18  tahun dan menyatakan kehendaknya memilih kewarganegaraan Republik Indonesia adalah subyek hukum yang dapat mempunyai hak atas tanah dengan Hak Milik dan/atau Hak Guna Usaha dan/atau Hak Guna Bangunan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 35 (1) UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 119 KUHPerdata, menerangkan : mulai saat perkawinan dilangsungkan maka berlakulah persatuan antara harta kekayaan suami dan istri, selama mengenai hal tersebut tidak ditiadakan dengan perjanjian kawin.

 Kesimpulan II : terhadap orang tua OT tidak dapat mempunyai hak atas tanah dengan Hak Milik dan/atau Hak Guna Usaha dan/atau Hak Guna Bangunan, karena hak tersebut menjadi harta bersama yang dimiliki oleh subyek hukum yang kawan kawinnya adalah subyek hukum asing, sedangkan OT sendiri dapat mempunyai hak atas tanah tersebut.

Pasal 299 KUHPerdata, menerangkan : Sepanjang perkawinan ayah dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa tetap berada dibawah kekuasaan mereka, kecuali mereka dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

Oleh karena itu orang tua wajib mengurus harta kekayaan OT dan harus bertanggung jawab, baik terhadap kepemilikan maupun hasil dari hak atas tanah tersebut, walaupun orang tua tersebut diperbolehkan menikmati hasilnya. Tetapi tentang kepemilikannya orang tua tidak dapat menjaminkan atau menjual atau memindah tangankan tanpa mendapat kuasa dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah terhadap para keluarga dari OT dan wali pengawas (Balai Harta Peninggalan).

 Kesimpulan III : orang tua OT dapat menyelundupi hukum dengan cara membeli hak atas tanah atas nama OT, kemudian bilamana pada suatu saat akan menjual atau memindah tangankan mengajukan permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri dan meminta persetujuan dari wali pengawas (Balai Harta Peninggalan atau weskamer).

Apakah kesimpulan-kesimpulan tersebut benar ?

Walaupun seolah-olah kesimpulan tersebut benar, tetapi yang terakhir kita harus pula memperhatikan ketentuan :

1.       pasal 21 ayat 4 UU 5 tahun 1960, menjelaskan :

Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.

2.      pasal 21 ayat 3 UU 5 tahun 1960, menjelaskan :  orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh Hak Milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraan nya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

 Kesimpulan IV atau terakhir : baik orang tua OT maupun OT tidak dapat menyelundupi hukum dengan cara membeli hak atas tanah, baik Hak Milik dan/atau Hak Guna Usaha dan/atau Hak Guna Bangunan – atas nama OT, karena kemungkinannya telah ditutup oleh pasal 21 ayat 4 UU 5 Tahun 1960.

UU-12-TAHUN-2006-KEWARGANEGARAAN

Notaris Interaktif

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pada tanggal 15 Januari 2008 saya memberanikan diri untuk membuat blog yang saya beri nama : “NOTARIS INTERAKTIF” dengan harapan membentuk komunitas masyarakat hukum dalam bidang kenotariatan, sehingga mempunyai pandangan hukum yang sama terhadap ketentuan hukum yang sama dan terhindar dari pelaksanaan yang berbeda-beda. Dengan komunitas ini kita bersama-sama dapat belajar melihat ketentuan hukum, kemudian melaksanakannya secara benar dalam bentuk pembuatan akta-akta otentik.
 
Saya berharap, komunitas ini dapat dipergunakan sebagai tempat dan sarana bagi kita semua untuk belajar bersama dalam mengembangkan pengetahuan hukum dan keahlian seputar dunia kenotariatan. Demikian pula memiliki komitment yang kuat untuk turut mendukung agar supaya para notaris mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang sama di negara Republik Indonesia yang nantinya diharapkan dapat memperkecil terjadinya perselisihan oleh dan diantara anggota masyarakat, sehingga dapat menghadirkan masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera.
 
Blog ini khusus hanya untuk :
  1. Memberikan informasi tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang permasalahan hukum.
  2. Bedah kasus terhadap permasalahan hukum diseputar kenotariatan.
  3. Contoh akta.
Blog ini terbuka bagi siapa saja yang mau belajar dan juga sebagai sarana meningkatkan pengetahuan hukum dan keahlian dalam bidang kenotariatan serta memberikan wawasan yang luas kepada semua peminat di bidang kenotariatan. Karena itu bilamana ditemukan pendapat yang berbeda, maka sampaikan dengan santun dan bilamana terdapat hal yang sama maka perlu mendapatkan dukungan, tetapi bilamana terdapat kekeliruan, maka sampaikan untuk tidak dilaksanakan, sehingga kita terhindar dari kumpulan orang yang dapat merugikan anggota masyarakat karena ketidaktahuannya dalam bidang hukum.
 
Mengingat waktu yang sangat terbatas, tetapi karena keinginan yang besar untuk mengabdi kepada rekan sejawat dan anggota masyarakat, maka saya mohon maaf bilamana nantinya saya terlambat didalam memberikan jawaban atau terjadi kekeliruan dalam menyampaikan jawaban karena keterbatasan kemampuan akademis saya, maka pada kesempatan pembukaan blog ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga Tuhan selalu bersama kita, Amin. 
 
Shalom,
   
 
Founder

 

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.